Makalah Masalah Pemerataan Pendidikan

MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN

Ditulis untuk memenuhi tugas Landasan Ilmu Pendidikan

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh

Nadia Nur Aidina Putri

Pendidikan Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

1.1. Latar Belakang

Era global ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan industri, kompetisi yang ofensif dalam semua aspek kehidupan ekonomi, serta perubahan kebutuhan yang cepat didorong oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi, diperlukan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan hingga ke pelosok negeri. Mereka yang paling memerlukan layanan pendidikan dalam mengantisipasi persaingan global di samping penyandang buta huruf adalah masyarakat miskin di tempat tempat yang jauh dan tersebar. Guna mengatasi hal yang tidak mungkin diselenggarakan pendidikan konvensional atau tatap muka ini perlu ditempuh strategi yang memanfaatkan potensi dan kemajuan teknologi baru. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Kurang meratanya pendidikan di Indonesia menjadi suatu masalah klasik yang hingga kini belum ada langkahlangkah strategis dari pemerintan untuk menanganinya.

 

 

1.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia?

2. Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia?

 

 

1.3. Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia.

 

 

1.4. Manfaat penulisan

1. Dapat mengetahui bagaimana kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia.

2. Dapat mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia.

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

2.1. Pengertian pemerataan pendidikan

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan education for all. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu Equality dan Equity. Equality atau persamaan mengandungn arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan , sedangkan Equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Coleman dalam bukunya Equality of educational opportunity mengemukakan secara konsepsional konsep pemerataan yakni : pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam member kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya (Ace Suryadi , 1993 : 31). Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal.

 

 

2.2. Kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia

Di Indonesia, yang paling memerlukan pendidikan adalah mereka yang berada di daerah miskin dan terpencil. Untuk mengatasi kebutuhan pendidikan bagi mereka adalah upaya penerapan cara non konvensional. Cara lain itu adalah memanfaatkan potensi, kemajuan serta keluwesan teknologi baru. Saat ini kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata. Misalnya saja di kota-kota besar sarana dan prasarana pendidikan disana sudah sangat maju. Sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya. Bukan hanya masyarakat di desa saja yang masih tertinggal pendidikannya. Daerah-daerah di Indonesia timur bukan hanya sarana dan prasarana yang kurang tapi juga kurangnya tenaga pengajar sehingga sekolah-sekolah disana masih membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain. Pemerataan pendidikan masyarakat miskin dan terpencil di Indonesia, dapat dibagi menjadi pemerataan pendidikan formal dan pemerataan pendidikan non formal.

 

A. Pemerataan Pendidikan Formal

Pada jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama, terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat di daerah terpencil. Pemerataan pendidikan formal terdiri dari pemerataan pendidikan di tingkat prasekolah, sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan pada anak usia dini. Seperti playgroup, tk, dan lain-lain. Hal ini sangat berbeda antara warga di wilayah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan hamper semua anak-anak usia 3-5 tahun telah menerima pendidikan prasekolah, lain halnya dengan anak-anak di pedesaan. Di desa atau wilayah terpencil masih sangat jarang sekolah-sekolah untuk anak dibawah usia 7 tahun. Sehingga pendidikan prasekolah belum merata di Indonesia. Pendidikan sekolah dasar memang sudah cukup dirasakan pemerataannya di berbagai daerah, hal ini sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun. Namun wajib belajar 9 tahun pun dirasa belum cukup untuk anak-anak saat ini mengingat kebutuhan pendidikan yang tinggi untuk anak-anak di masa ini. Pada pendidikan menengah, saat ini banyak bermunculan sekolah-sekolah unggul. Dalam pelaksanaannya model sekolah ini hanya diperuntukkan untuk kalangan elit, dan berduit yang ingin mempertahankan eksistensinya sebagai kalangan atas. Pendidikan tinggi persoalannya menyangkut pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan tinggi bagi warga negara dalam kelompok usia 19-24 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi memang sangat besar, sehingga hanya anak-anak yang berasal dari keluarga mampu saja yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.

 

B. Pemerataan Pendidikan Nonformal

Di samping menghadapi permasalahan dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di jalur formal, pembangunan pendidikan juga menghadapi permasalahan dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan non formal. Pada jalur pendidikan non formal juga menghadapi permasalahan dalam hal perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi setiap warga masyarakat. Sampai dengan tahun 2011, pendidikan non formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Apalagi pendidikan non formal, pada umumnya membutuhkan biaya yang cukup mahal sehingga tidak dapat terangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.

 

 

2.3. Upaya Pemerintah dalam Melakukan Pemerataan Pendidikan Di Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan berbagai langkah akan diambil seperti peningkatan jumlah anak yang ikut merasakan pendidikan, akses terhadap pendidikan ini dihitung berdasarkan angka partisipasi mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum.

 

1. Wajib belajar

Pendidikan dasar merupakan pendidikan massa yang diwajibkan diikuti oleh setiap warga negara dalam kelompok usia tertentu. Pendidikan dasar tidak sama dengan sekolah dasar . Sekolah Dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang berlangsung selama 6 tahun. Sedangkan pendidikan dasar adalah pendidikan minimum yang wajib diikuti oleh setiap warga negara sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup layak sebagai warga negara dan harga diri suatu bangsa.Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menunjukan bahwa peserta didik dalam usia pendidikan dasar harus dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya tanpa terputus selama sembilan tahun, yaitu enam tahun di tingkat SD dan tiga tahun di tingkat SLTP. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dananggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan selanjutnya.

 

2. Bidang Teknologi

Kemajuan teknologi menawarakan solusi untuk menyediakan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat belajar yang tinggal di daerah terpencil. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar orang-orang yang kurang beruntung ini secara ekonomi ketimbang menyediakan akses yang tak terjangkau oleh daya beli mereka. Televisi saat ini digunakan sebagai sarana pemerataan pendidikan di Indonesia karena fungsinya yang dapat menginformasikan suatu pesan dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu yang bersamaan. Siaran Radio Pendidikan untuk Murid Sekolah Dasar (SRPM-SD) adalah suatu sistem atau model pemanfaatan program media audio interaktif untuk siswa SD yang dikembangkan oleh Pustekkom sejak tahun 1991/1992.

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

 

3.1. Kesimpulan

Pendidikan di Indonesia belum tersebar secara merata. Saat ini, masih banyak anak-anak yang belum memperoleh pendidikan yang layak khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun tetap saja masih belum terlaksana secara optimal. Dan menurut saya, pemerintah seharusnya lebih meningkatkan lagi upaya untuk memberikan pendidikan yang merata kepada semua warganya, tanpa terkecuali. Seperti meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang sangat penting untuk menunjang pendidikan, penyaluran guru-guru ke desa terpencil, juga selain itu semua pihak harus turun tangan langsung, selain pengiriman guru-guru dan barang-barang untuk menunjang pendidikan, tetapi harus ada pihak yang memberikan arahan kepada masyarakat baik orang tua dan anak-anak betapa pentingnya memperoleh pendidikan. Karena tidak semua masyarakat menyadari arti dari pendidikan.

 

3.2. Saran

Pemerintah sebaiknya lebih giat meningkatkan pemberian pendidikan kepada seluruh warganya agar pendidikan di Indonesia bisa tersebar secara merata dan memberikan pengawasan yang lebih terhadap penyaluran bantuan yang diberikan untuk masyarakat miskin agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran.

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Dosen MKDK. 2013. Landasan Ilmu Pendidikan. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Aprilia, Asti. 2014. Kurangnya Pemerataan Pendidikan Indonesia. (http://m.kompasiana.com/) diakses 31 Oktober 2015.

Pieterz, Raymond. 2012. Pengertian Pemerataan Pendidikan. (http://raymondpieterz.blogspot.co.id/) diakses 31 Oktober 2015.

Argorekmo. 2013. Pemerataan Pendidikan. (https://argorekmomenoreh.wordpress.com/) diakses 31 Oktober 2015.

Eka, R. 2007. Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia (http://edu-articles.com) diakses 31 Oktober 2015.